KEBIJAKAN

 

Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

 

Kebijakan Internal PT. Riau Abadi Lestari

1. Kebijakan Kelestarian Lingkungan

  • Melakukan perlindungan lingkungan dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan lingkungan serta persyaratan lingkungan lainnya yang berlaku.
  • Melakukan pemantauan kinerja lingkungan secara terus menerus.
  • Meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya.
  • Meningkatkan kesadaran lingkungan pada semua karyawan melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan memberikan informasi mengenai lingkungan kepada masyarakat dan pemerintah.
  • Memelihara kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat.
  • Meningkatkan partisipasi dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat melalui program-program pembinaan masyarakat desa hutan.
  • Mendukung kelestarian ekosistem pada kawasan lindung di areal konsesi perusahaan.
  • Mendukung pelestarian satwa langka yang dilindungi dan terancam punah seperti gajah dan harimau sumatera sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
  • Mendukung kelestarian ekosistem lansekap Hutan Kerumutan, Giam Siak Kecil, Danau Besar Pulau Bawah dan lansekap Tesso-Nilo.
  • Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai HCV dan HCSsesuai prinsip kehati-hatian.

 

2. Kebijakan Kelestarian Produksi

  • Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  • Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
  • Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan.
  • Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
  • Menerapkan sistem pemanenan yang efektif, ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.
  • Menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas Genetically Modified Organism (GMO) sesuai dengan perencanaan.

 

3. Kebijakan Kelestarian Sosial

  • Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  • Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (indigenous people) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan asas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
  • Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (beneficiaries groups).
  • Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
  • Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan.
  • Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan opeasional perusahaan.
  • Menerapkan prinsip-prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam pengambilan keputusan terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal.

 

4. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

  • Menjamin K3 seluruh karyawan termasuk kontraktor, supplier dan pengunjung (pihak lain yang terkait).
  • Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan K3.
  • Melaksanakan K3 di lingkungan perusahaan termasuk perbaikan yang berkelanjutan.
  • Menjadikan sistem K3 sebagai salah satu budaya kerja di perusahaan dan mitra kerja.
  • Turut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan dan pencegahan kecelakaan danpenyakit akibat kerja serta penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan :

  • Menyusun dan memelihara sistem manajemen K3 secara berkelanjutan.
  • Membentuk organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dilingkungan perusahaan.
  • Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber bahaya di lingkungan perusahaan untuk mencapai zero accident.
  • Menetapkan program dan sasaran K3.
  • Melakukan sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan prosedur K3.
  • Memastikan penerapan K3 di lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
  • Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan K3 dilingkungan perusahaan.

 

5. Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja

  • Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  • Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
  • Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
  • Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Pekerja Pria dan Wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
  • Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
  • Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja seperti mendapatkan akomodasi yang layak dan berhak untuk menyampaikan keluhan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  • Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dan daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
  • Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (kontrak kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
  • Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
  • Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama.
  • Menentang keras segala bentuk perbuatan yang mengarah pada perbuatan pelecehan seksual dan kekerasan dalam bentuk apapun.
  • Menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.